Hukum

1. Menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas DPD RI dan kepentingan Papua Barat Daya. 2. Menganalisis isu hukum daerah, misalnya terkait otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan/pemekaran daerah, sumber daya alam, dan perimbangan keuangan. 3. Membuat telaahan hukum/legal opinion sebagai bahan pertimbangan anggota atau pimpinan. 4. Menyiapkan bahan hukum untuk rapat dan kegiatan anggota DPD RI, termasuk kunjungan kerja dan penyerapan aspirasi masyarakat. 5. Membantu penyusunan atau penelaahan rancangan peraturan/keputusan sesuai kewenangan dan kebutuhan Sekretariat Jenderal. 6. Memantau perubahan peraturan, kemudian menginformasikan aturan baru yang berpengaruh terhadap pekerjaan atau kepentingan daerah. 7. Menginventarisasi dan mendokumentasikan peraturan serta dokumen hukum. 8. Menganalisis dan mengevaluasi peraturan/keputusan yang berkaitan dengan lingkungan Sekretariat Jenderal. 9. Bila diperlukan sesuai penugasan, memberikan dukungan konsultasi, mediasi, atau bantuan hukum.